BANTEN, BINADESA.ORG–Kedatangan warga saat itu tak digubris sehingga warga merasa kecewa dengan melampiaskan kemarahan mereka ke pabrik air minum PT. Tirta Fresindo Jaya. Aksi ini akhirnya berujung dengan penangkapan 6 (enam) orang warga Cadas Sari – Baros dengan tiga orang ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada proses surat panggilan dan BAP sebelumnya. Hingga saat ini, aparat […]
BANTEN, BINADESA.ORG–Menyikapi situasi di atas,Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan Aliansi Tolak Privatisasi Air menuntut agar pertama, Pihak Kepolisan Polda Banten dan Polres Pandeglang agar segera Membebaskan tiga orang warga Cadas Sari – Baros yang telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses hukum yang jelas. Kedua, Pihak Kepolisian Polda Banten dan Polda Pandeglang untuk segera menghentikan
JAKARTA, BINADESA.ORG—Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) bersama berbagai organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, Solidaritas Perempuan, KPA, BINA DESA, CREATA, SHI, HuMA, JATAM, IGJ, KPRI, SPRI, debtWatch Indonesia dan Kontras mengingatkan agar pemerintah melaksanakan amanat konstitusi dan memenuhi hak atas air rakyat. Hal ini terkait dengan dibatalkannya Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air
Mengawal Negara Laksanakan Amanat Konstitusi, Penuhi Hak Atas Air Rakyat (1) Read More »
JAKARTA, BINADESA.ORG–Praktek yang ada juga mengabaikan situasi dan dampak berbeda yang dialami perempuan ketika terjadi krisis air bersih akibat pengelolaan air yang eksploitatif. Peran untuk memastikan akses dan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan, mulai dari kebutuhan air untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dll. Ditambah lagi dengan adanya kebutuhan atas
Mengawal Negara Laksanakan Amanat Konstitusi, Penuhi Hak Atas Air Rakyat (2) Read More »
Usulan dari Masyarakat untuk kebijakan air sesuai Konstitusi JAKARTA, BINADESA.ORG–Untuk itulah KRuHA dan organisasi lainnya kembali mengingatkan Pemerintah dan DPR RI untuk, menghentikan praktek penyusunan Kebijakan yang tertutup dan mengabaikan masukan Masyarakat serta perintah Konstitusi yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusidengan menghindari terjadinya kembali praktek “Swastanisasi Terselubung” yang dilegalisir lewat produk perundangan. Mengevaluasi Proyek Utang
Mengawal Negara Laksanakan Amanat Konstitusi, Penuhi Hak Atas Air Rakyat (3) Read More »
JAKARTA, BINADESA.ORG- Perkembangan kebijakan mengenai masyarakat adat semakin terasa pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 silam. Jumlah produk hukum daerah tentang masyarakat adat pasca putusan MK 35 terus meningkat dibandingkan sebelum adanya putusan MK 35. Data Epistema Institute seperti yang tercantum dalam Outlook Epistema 2017 menunjukkan bahwa terdapat 69 produk hukum
Ada 69 Produk Hukum Daerah Baru tentang Masyarakat Adat Pasca Putusan MK 35 Tahun 2012 Read More »
JAKARTA, BINADESA.ORG–Menurut Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengacu konstitusi agraria kita, bahwa bumi, termasuk tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960. “Hak
Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA (2) Read More »
JAKARTA, BINADESA.ORG–Organisasi masyarakat sipil sebanyak 67 seperti WALHI, KPA, Bina Desa, LBH, Kontras, API, IHCS dan lainnya, serta 52 individu dari berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi, pencinta lingkungan, pengacara yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Kendeng, dalam konferensi persnya di EKNAS WALHI di Jakarta pada 16 Januari lalu, mengingatkan kepada pemerintah Daerah Jawa Tengah
Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA (1) Read More »
KENDAL, BINADESA.ORG—Persoalan pertambangan semen di Rembang, Jawa Tengah ternyata menjalar kemana-mana, yang kemudian menyebabkan keresahan warga bahkan sampai ada yang di penjara, dikriminalkan. Masyarakat desa Surokonto Wetan, Kendal, Jawa Tengah beberapa tahun ini direpotkan dengan masalah serius sejak lahan garapannya ditetapkan sebagai kawasan hutan. Masyarakat yang merupakan petani melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan lahannya. Cerita
Kriminalisasi: Petani Kendal di Hukum 8 tahun dan Denda 10 Milyar Rupiah Read More »
JAKARTA, BINADESA.ORG—Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama anggota Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyelenggarakan peluncuran Jaringan Bantuan Hukum Agraria dan Laporan Akhir Tahun 2016 mengenai situasi keagrarian di Indonesia pada minggu pertama Januari 2017. Laporan akhir tahun itu berjudul “Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan” disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika. Hadir sebagai panelis ahli