Reforma Agraria

JAKARTA, BINADESA.ORG—Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) bersama berbagai organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, Solidaritas Perempuan, KPA, BINA DESA, CREATA, SHI, HuMA, JATAM, IGJ, KPRI, SPRI, debtWatch Indonesia dan Kontras mengingatkan agar pemerintah melaksanakan amanat konstitusi dan memenuhi hak atas air rakyat. Hal ini terkait dengan dibatalkannya Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air

JAKARTA, BINADESA.ORG- Perkembangan kebijakan mengenai masyarakat adat semakin terasa pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 silam. Jumlah produk hukum daerah tentang masyarakat adat pasca putusan MK 35 terus meningkat dibandingkan sebelum adanya putusan MK 35. Data Epistema Institute seperti yang tercantum dalam Outlook Epistema 2017 menunjukkan bahwa terdapat 69 produk hukum

JAKARTA, BINADESA.ORG–Organisasi masyarakat sipil sebanyak 67 seperti WALHI, KPA, Bina Desa, LBH, Kontras, API, IHCS dan lainnya, serta 52  individu dari berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi, pencinta lingkungan, pengacara yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Kendeng, dalam konferensi persnya di EKNAS WALHI di Jakarta pada 16 Januari lalu, mengingatkan kepada pemerintah Daerah Jawa Tengah

KENDAL, BINADESA.ORG—Persoalan pertambangan semen di Rembang, Jawa Tengah ternyata menjalar kemana-mana, yang kemudian menyebabkan keresahan warga bahkan sampai ada yang di penjara, dikriminalkan. Masyarakat desa Surokonto Wetan, Kendal, Jawa Tengah beberapa tahun ini direpotkan dengan masalah serius sejak lahan garapannya ditetapkan sebagai kawasan hutan. Masyarakat yang merupakan petani melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan lahannya. Cerita