Bina Desa | Keluarga petani kecil di pedesaan menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Diseminasi Hasil Riset Perubahan Iklim terhadap Keluarga Petani Kecil di Pedesaan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Desa secara daring via Zoom pada Selasa, 16 Desember 2025, menyoroti berbagai tantangan dan upaya adaptasi yang dilakukan komunitas petani di tiga lokasi berbeda: Polewali Mandar, Gunungkidul, dan Cilacap.
Acara yang dimoderasi oleh Dameria Rosalin, atau akrab disapa Olin, menghadirkan para petani peneliti langsung dari lapangan, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan dinas terkait. Riset ini bertujuan untuk memahami perubahan iklim di kehidupan petani kecil, mengidentifikasi faktor kerentanan, dan menganalisis kapasitas adaptif komunitas.
Dampak Nyata Perubahan Iklim di Lapangan
Dari Desa Duampanua di Kabupaten Polewali Mandar, petani peneliti melaporkan dampak kekeringan menyebabkan krisis air, keterbatasan akses pekerjaan, penurunan hasil panen dan kualitas lahan kakao, pisang, dan cengkeh. kekurangan pakan ternak, serta Banjir menyebabkan penurunan kualitas kesehatan (gatal-gatal, kutu air), hingga memicu konflik antarwarga akibat keterbatasan sumber daya air. Banjir merusak infrastruktur desa, lahan pertanian, dan fasilitas air bersih. Ketergantungan masyarakat terhadap pangan dari luar desa juga meningkatkan kerentanan Ketika terjadi gangguan iklim dan bencana. Sementara, tanah longsor di lereng curam dengan tanah berpasir mengakibatkan penurunan kesehatan, kehilangan akses pekerjaan, dan penurunan produksi kakao.
Di Desa Umbulrejo, Gunungkidul, petani menghadapi kekeringan, hama penyakit, dan tanah longsor. Dengan mayoritas petani dan lahan yang sempit, masa tanam kedua seringkali gagal, menyebabkan kerugian besar. Kerugian ekonomi akibat kekeringan dan bencana iklim lainnya mencapai 105 miliar rupiah dan berdampak langsung pada ketahanan pangan dan ekonomi keluarga petani kecil.
Senada, di Desa Binangun, Cilacap, petani sangat rentan terhadap banjir dan kekeringan, dengan pertanian yang didominasi padi sehingga kurang beragam. Banjir yang terjadi akibat luapan Sungai merusak lahan sawah, kebun serta permukiman warga, sedangkan kekeringan yang menurunkan ketersediaan air bersih dan produktivitas lahan pertanian. Ribuan warga mengalami gangguan kesehatan, dan ratusan keluarga petani kecil serta buruh tani kehilangan pendapatan karena rusaknya sumber penghidupan mereka baik lahan pertanian maupun peternakan.
Strategi dan Rekomendasi Aksi Adaptasi dan Mitigasi Berbasis Komunitas
Meski menghadapi tantangan berat, komunitas petani telah mengembangkan berbagai strategi adaptasi lokal. Di Duampanua, petani memiliki opsi berdagang atau beternak saat kekeringan, serta memanfaatkan tanaman herbal untuk mengobati berbagai penyakit akibat kekeringan dan banjir. Rekomendasi aksi adaptasi meliputi persiapan dan perlindungan mata air, pembuatan terasering, rorak, penerapan pola tanaman yang adaptif, penganekaragaman tanama pangan, serta penerapan alternatif pendapatan dengan berbas komunitas dan lokal. Untuk mitigasi, mereka mengelola sampah menjadi kompos dan memanfaatkan kotoran sapi untuk biogas, serta budidaya pertanian rendah emisi seperti Pertanian Alami.
Petani di Umbulrejo dan Binangun juga mengimplementasikan pemanenan air hujan, resapan air, perlindungan mata air, serta penghematan penggunaan air dan pembuatan terasering. Sedangkan untuk rekomendasi adaptasi di Desa Umbulrejo dan Binangun diversifikasi pola tanam, sistem pola tanam dan irigasi terpadu (integrated farming), dan penganekaragaman tanaman pangan menjadi kunci ketahanan pangan. Upaya mitigasi juga mencakup pengelolaan limbah pertanian dan rumah tangga, pengembangan budidaya pertanian rendah emisi atau Pertanian Alami serta peningkatan tutupan vegetasi untuk mencegah longsor dan kebakaran hutan.
Dukungan Kebijakan dari Kementerian
Perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Ibu Maria Rosalin (Rosa), mengapresiasi riset Bina Desa sebagai masukan berharga untuk penyusunan kebijakan. Sekterarian biro perencanaan Kementan telah memasukkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dalam Renstra 2025-2029, dengan program perlindungan komoditas pertanian dari organisme pengganggu tanaman dan dampak iklim, fasilitasi pembiayaan (asuransi pertanian), serta pengelolaan air irigasi. Kementan juga mendorong pengembangan bibit unggul, kalender tanam, desa pertanian organik, dan sertifikasi pertanian ramah iklim. “Hasil riset ini akan menjadi masukan bagi kami di Kementerian Pertanian untuk penyusunan kebijakan pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim,” ujar Ibu Rosa. Ia juga menekankan perlunya penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas petani, dan dukungan inovasi teknologi dari lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi.
Dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bapak Noor Avianto turut menyampaikan apresiasinya terhadap riset ini. Ia mengakui dampak signifikan perubahan iklim terhadap pertanian, dengan potensi kerugian nasional mencapai triliunan rupiah. Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas menyoroti kondisi petani di Indonesia yang didominasi petani sempit dan berusia tua, serta pentingnya peran petani muda dan intervensi teknologi yang spesifik lokasi. “Kami sangat mendorong kolaborasi multipihak dalam adaptasi dan mitigasi iklim, khususnya untuk petani skala kecil,” kata Bapak Noor, menegaskan bahwa Bappenas akan mendorong dukungan kebijakan untuk pertanian berkelanjutan.
Tanggapan lain dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Koko Wijanarko menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Yayasan Bina Desa atas pelaksanaan kajian dampak perubahan iklim di Umbulrejo, Polewali Mandar, dan Cilacap.
“Kami memberikan apresiasi mendalam kepada Yayasan Bina Desa atas kajian ini karena berhasil memotret kondisi nyata di tingkat tapak, khususnya pada unit keluarga petani kecil sebagai kelompok paling rentan. Temuan mengenai dampak kesehatan, kegagalan panen, hingga kerusakan infrastruktur di Umbulrejo, Polewali Mandar, dan Cilacap ini sangat selaras dengan fokus ketahanan nasional dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2025. Namun, untuk memperkuat implementasinya, kami menyarankan agar analisis mengenai sensitivitas dan kapasitas adaptasi dipertajam kembali agar rencana aksi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.” Ujarnya.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap juga memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil kajian dampak perubahan iklim pada keluarga petani kecil di Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Cilacap, Dias Prihantoro, mengakui bahwa riset ini menjadi data krusial di tingkat tapak yang melengkapi asessemen pemerintah kabupaten. Menurutnya, fenomena banjir dan kekeringan menahun di wilayah tersebut memerlukan pendekatan adaptasi yang kuat, termasuk melalui penguatan kearifan lokal seperti budaya lumbung pangan dan sistem pertanian terpadu guna mengurangi ketergantungan pada tanaman padi.
“Temuan riset ini menjadi dasar kuat bagi kami untuk mendorong pengembangan Program Kampung Iklim (Proklim) hingga ke wilayah pedesaan, yang selama ini masih terkonsentrasi di perkotaan. Melalui inovasi ‘Salam Kopi Pahit’, kami berkomitmen membangun sinergi termasuk mendorong peran CSR perusahaan untuk mendukung penyediaan teknologi tepat guna dan pengelolaan sampah di desa agar masyarakat lebih tangguh menghadapi anomali cuaca,” ujar Dias Prihantoro dalam tanggapannya.
Sementara itu, ditempat yang terpisah Pemerintah Kelurahan Umbulrejo juga menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan lokakarya dampak perubahan iklim yang diinisiasi oleh Yayasan Bina Desa dan Petani Peneliti setempat. Lurah Umbulrejo menilai riset tersebut sangat strategis karena berhasil mendokumentasikan permasalahan iklim yang dialami warga secara akurat. Data ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang lebih adaptif dan tepat sasaran di masa mendatang.
“Kami mengapresiasi perhatian khusus terhadap petani kecil di Umbulrejo dan berharap hasil riset ini segera ditindaklanjuti dengan pendampingan intensif dari dinas terkait. Fokus utama kami adalah dukungan pendanaan untuk pembangunan sumur-sumur ladang, karena infrastruktur ini sangat krusial guna mengatasi kekeringan berkepanjangan dan menjamin keberlangsungan ekonomi petani,” ujar Lurah Umbulrejo.
Penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Anreapi, Asmadi, menekankan pentingnya perbaikan ekosistem pertanian dari hulu ke hilir guna mengatasi kerusakan alam yang memicu banjir dan penurunan kualitas tanah. Ia menyoroti rusaknya kondisi biologi tanah akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang tidak bijak, serta tantangan besar dalam mengubah pola pikir petani yang terbiasa dengan hasil instan. Asmadi mendorong para pemuda untuk terjun menjadi petani milenial yang kreatif dan melek manajemen, termasuk memiliki buku kerja layaknya pegawai, demi membangun kembali kemandirian pangan desa melalui praktik pertanian organik.
“Kunci perubahan ada pada generasi muda yang berani berinovasi dan tidak gengsi bertani. Kita tidak butuh lahan luas, cukup maksimalkan lahan kecil dengan teknik pertanian ramah lingkungan dan pembuktian melalui demplot (lahan percontohan), karena petani lebih mudah percaya pada bukti nyata daripada sekadar teori. Saya ingin anak muda menjadi motor penggerak desa, mengelola potensi agrowisata dan BUMDes secara profesional, serta mengembalikan kesehatan tanah demi keberlanjutan hidup generasi mendatang,” tegas Asmadi.
Kolaborasi Menuju Ketahanan Iklim
Diseminasi riset ini menegaskan bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi keluarga petani kecil membutuhkan kolaborasi erat antara komunitas, pemerintah daerah, dan kementerian. Pengakuan terhadap kearifan lokal, dukungan inovasi, serta kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik di lapangan akan menjadi kunci dalam membangun ketahanan petani di tengah krisis iklim yang terus berlangsung.
Penulis: Dona Rahayu
