Harian Kompas sejak minggu pertama bulan April 2014 secara berkala mengangkat isu Reforma Agraria (Pembaruan Agraria) sebagai wacana dan berita penting. Seolah ingin menegaskan inilah saatnya pembaruan agraria di indonesia menjadi agenda bangsa jika tak ingin kondisi ketimpangan dan kemiskinan bangsa ini kian terpuruk di masa-masa mendatang. Reforma agraria mendesak!
Dimulai dengan Tajuk Rencana Kompas pada Kamis, 3 April 2014 berjudul “Reorientasi Pembanguan”, Kompas menyebut “Pembangunan Indonesia harus lebih inklusif melalui pengembangan industrialisasi dan pertanian untuk keluar dari pertumbuhan ekonomi rendah. [A] pabila pilihan pembangunan abai terhadap isu pertanian, industrialisasi, dan penyerapan tenaga kerja, Indonesia sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Kerusuhan sosial, seperti yang kini terjadi di Amerika Latin, adalah peringatan dini bagi kita.”
Dalam tajuk rencana hari Jumat, 4 April 2014 “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” Kompas menyuguhkan evaluasi kinerja ekonomi 10 tahun terakhir menyoroti kegagalan kita memerangi penyakit kronis: kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. “Kita telah kehilangan banyak momentum akibat kepemimpinan nasional yang membiarkan kepentingan nasional terbajak agenda global dan kepentingan sempit golongan. Mendesak dilakukan koreksi atas kebijakan yang kian memperlebar kesenjangan dan merealisasikan skema redistribusi aset, seperti reforma agraria.” Tutup harian Kompas dalam tajuknya.
Tajuk Rencana Kompas pada 8 Aprl 2014 bertajuk “Reforma Agraria Mendesak”. Isinya menyebutkan: pemerintah harus tegas dan konsisten melaksanakan reforma agraria untuk mencegah ketimpangan yang semakin besar di masyarakat. “Rasio gini tanah secara nasional mencapai 0,72. Artinya terjadi ketimpangan sangat besar dalam penguasaan lahan. Ketimpangan itu lebih buruk daripada ketimpangan pendapatan yang rasio gininya 0,41. Indeks gini dihitung dari nol hingga satu. Makin mendekati satu, makin timpang.”
Kompas juga menulis berita utama berjudul “Reforma Agraria Prioritas” sembari mengkritik alokasi kelewat besar lahan untuk keperluan kelapa sawit. “Reforma agraria sebagai solusi dasar atas berbagai persoalan akut di Indonesia, termasuk kesenjangan ekonomi, masih sebatas wacana. Sudah saatnya pemerintah memprioritaskan isu ini dalam kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.”
Harian Kompas Halaman 19 pada (10/04/2014) juga menghadirkan berita utama bertajuk “Reforma Agraria Basis Industrialisasi”—Reforma agraria merupakan basis industrialisasi. Tanpa reforma agraria, industrialisasi tak mungkin maju dan berkelanjutan. Demikian Kompas menuliskan.
Puncaknya hari ini (11/04/2014) Kompas sekali lagi mengangkat isu reforma agraria kaitannya dengan pembangunan dan kemiskinan nasional yang kian rawan. Rubrik opini yang kali ini jadi mediumnya. Opini dari Ketua Eksekutif Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Gunwan, berjudul “Reforma Agraria Paca SBY” dan Opini ”Refisi atas Garis Kemiskinan” oleh Carunia Mulya, Profesor Riset LIPI dan Guru Besar Ekonomi, Universitas Tarumanagara, kian menegaskan penting dan mendesaknya reforma agraria untuk indonesia dan kedaulatan nasional hari ini esok dan yang akan datang.
Semoga wacana ini bisa bertransformasi menjadi kesadaran masyarakat secara luas, juga menimbulkan kehendak politik pemerintah atas reforma agraria demi terwujudnya indonesia yang sejahtera adil dan makmur. (*)
editor: @sabiqcarebesth