Dalam pertemuan Asian Piople Frum di Jakarta, banyak kalangan dari ormas buruh dan tani serta NGO menyebut bahwa ASEAN telah gagal menjalankan mandatnya untuk turut menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Lebih dari itu melalui perjanjian CAFTA , Asean bahkan dianggap telah diam-diam mengkudeta konstitusi Negara-negara yang tergabung di dalamnya, termasuk Indonesia.
Menurut Daeng dari IGJ, dinamika Asean selama ini sebenarnya hanya sebentuk ‘kudeta diam-diam’ yang menjungkalkan konstitusi Negara-negara yang tergabung dalam asean charter. Orientasi yang sangat memanjakan corporasi adalah pangkalnya. Dan hal itu menyebabkan Negara seperti Indonesia gagal menjalankan mandate konstitusinya seperti misalnya tersebut dalam UUD Pasal 33 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Kita sedang melawan sebuah konstitusi korporatisme tingkat regional, oleh karenanya kita juga harus melawan secara regional. Karena itulah kita berkumpul dalam forum APF ini, untuk membahas rekomendasi dan evaluasi yang akan kita sampaikan dalam pertemuan ASEAN.” Terang Daeng terkait pertemuan persiapan APF yang dilakukan di pendopo Transparasi Internasional, Jakarta.
Ketika di konfirmasi issu-issu apa saja yang akan dibawa APF dalam pertemuan dihadapan kepala-kepala Negara tingkat ASEAN, Daeng hanya menyebut bahwa forum ini belum bisa menentukan detailnya. Tapi issu-issu terkait petani, buruh, perikanan dan nelayan juga perempuan sudah di presentasikan untuk kemudian di detailkan dalam pertemuan selanjutnya.”Dalam acara kali ini kami mengajak dan berharap banyak stakeholder yang turut terlibat dan perduli pada issu ini sehingga APF bisa di dorong lebih maju untuk dapat bicara banyak dan mempengaruhi kebijakan ASEAN.” Ujar Daeng lagi.
Dalam pertemuan tersebut hadir juga sebagai pemateri