JKSP Sulteng Gelar Pemetaan Partisipatif

BINADESA – Jaringan komunitas Swabina Pedesaan (JKSP) region Sulawesi Tengah memulai hari pertama Pendidikan Pametaan Partisipatif bertempat di balai pertemuan KSP Sangurara, desa Pombewe, Sigi Biromaru, kabupaten Sigi (22/1).

Kegiatan yang sedianya akan berlangsung selama empat hari tersebut diikuti oleh 30 kader dari empat Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) di region Sulawesi Tengah seperti Bansr, SoPank, STI Demokratik Bolano, Marowo dan Togean. Selain bertujuan melakukan konsolidasi dan meningkatkan pengetahuan serta kapasitas kader, pendidikan ini juga dimaksudkan untuk membekali komunitas pedesaan dalam melakukan kerja-kerja advokasi di desanya masing-masing, khususnya mrnyangkut wilayah kelola rakyat atas sumber-sumber agraria.

Zabir, ketua KSP Sangurara, berharap acara tersebut dapat menjadi jalan agar hak-hak rakyat kecil di pedesaan tak terampas. “Selain penting agar teman-teman bisa bikin peta secara bersama-sama, peta itu sendiri akan sangat berguna untuk mendukung upaya mendapatkan hak kami atas tanah eks HGU PT Hasfarm yang sekarang sebagiannya sudah dibangun huntap (hunian tetap)”, ujarnya.

Sebagaimana diketahui, bencana alam gempa bumi dan likuivaksi yang menerjang sejumlah desa di kecamatan Sigi telah mengakibatkan kerusakan hebat. Selain korban jiwa, bencana alam tersebut juga telah menimbulkan dampak hilangnya tempat tinggal hingga terputusnya sumber pendapatan warga lantaran lokasi terjadinya likuivaksi seperti yang terjadi di desa Jono telah ditetapkan sebagai zona merah. “Pembangunan 1500 unit huntap di tanah ex HGU telah merubah rencana pengusulan status tanah objek reforma agraria (Tora) di areal tersebut yang sudah diusahakan sejak 2017. Lebih-lebih saat ini sudah mulai muncul tanda-tanda potensi penyalahgunaan wewenang dan jual beli tanah dan aset huntap di luar peruntukannya. Sementara itu masyarakat desa Pombewe masih berharap untuk dapat menggarap tanah ex HGU tersebut untuk usaha pertanian rakyat, sebagaimana pernah direncanakan sebelumnya. “Dengan pemetaan partisipatif, kami berharap dapat mendukung usaha untuk merealisasikan keinginan masyarakat”, tambah Zabir

Sementara itu Elsa Sari, peserta perempuan dari KSP Lungkong, Togean, mengaku senang mengikuti acara tersebut, “Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh, tapi saya senang dapat hadir di sini. Selain berjumpa dengan teman-teman KSP lain, saya mendapatkan banyak pengetahuan yang belum pernah saya pelajari sebelumnya”, ujarnya di sela-sela waktu istirahat.

Pendidikan Pemetaan Partisipatif merupakan rangkaian kegiatan yang digagas secara bersama-sana oleh JKSP Sulawesi Tengah dan bidang Advokasi Riset dan Jaringan (ARJ) Bina Desa dengan menghadirkan Amran Tomboru dan Aristan selaku fasilitator pendidikan. (ldj)

ARTIKEL TERKAIT

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Atas Penindasan Terhadap Warga Wadas Melawan

Press Release: Gugatan terhadap Uji Formil UU Cipta Kerja Dikabulkan MK

Menagih Janji Pemerintah, Penyintas Loli Raya Ditangkap dan Direpresif Aparat Donggala

Sidang MK Lanjutan: Presiden Ingkari Pernyataannya Sendiri, Minta Hakim Konstitusi Tolak Uji Materi UU Cipta Kerja

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law!

Sidang JR UU Ciptaker: Kuasa Presiden Diwakili 6 Menteri Minta Ditunda Karena Belum Siap.