Bincang Syukuran 48th Bina Desa: Kiprah Bina Desa Dalam Pembangunan Pedesaan

Berdiri sejak 20 Juni 1975 Bina Desa merayakan hari jadinya yang ke-48 tahun. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Bina Desa bertekad untuk tetap konsisten melakukan pemberdayaan kepada Insan Pedesaan demi mendorong benih-benih kemandirian, kedaya-mampuan dan terlindunginya hak-hak wong cilik pedesaan, perempuan dan kaum marginal pedesaan lainnya.

Mengusung tema “Kiprah Bina Desa dalam Pembangunan Pedesaan“, dalam rangka ulang tahunnya, Bina Desa menyelenggarakan Bincang Syukuran 48th Bina Desa bertempat di Kedai Tempo, Sabtu (08/07). Adapun diskusi publik kali ini dihadiri oleh Muhammad Fachri, S.STP, M.S, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT dan Rusdin M. Nur mewakili Sekretaris Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT yang berhalangan hadir. Dari Bina Desa diwakili oleh Francis xavier wahono, B.SC., Ph.d selaku Dewan Pembina Yayasan Bina Desa, serta Lily Noviani Batara selaku pegiat Pegiat Pertanian Alami dan Kedaulatan Pangan.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Pengurus Bina Desa, Dwi Astuti, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam perjalananya, Bina Desa diberi mandat dan misi utk melakukan penguatan kepada masyarakat yang termajinalkan terutama masyarakat pedesaan. Dengan bermula dari kerja bersama dengan organisasi masyarakat sipil di level daerah, Jawa dan Sulawesi, kerja ini memfokuskan pada pengorganisasian dengan Musyawarah sebagai roh utama pengorganisasian. Kerja-kerja ini juga berdampak baik bagi berdirinya sejumlah organisasi masyarakat sipil ditingkat nasional.

“Semua yang ada di Bina Desa menyadari bahwa kerja-kerja yang dilaksanakan menjadi tantangan tersendiri karena Bina Desa memilih untuk menempuh jalan sunyi dan acapkali berlawanan arah karena pendekatan yang berbeda dari banyak organisasi masyarakat sipil nasional.”

Sejarah berdirinya Bina Desa bermula dari keikutsertaan sejumlah orang yang memiliki perhatian terhadap isu pedesaan dalam Development of Human Resources in Rural Asia Workshop (DHRRAW) di Bangkok, Thailand, 49 tahun silam. Setelah selanjutnya berkonsolidasi hingga melahirkan INDHRRA atau Bina Desa, lembaga ini terus menciptakan terobosan gagasan dan konsep pemberdayaan serta menerapkan strategi dan bentuk pendampingan yang belakangan tampaknya menginspirasi bahkan sebagiannya diadopsi oleh pemangku kebijakan khususnya oleh Kementerian Desa, yang juga menggunakan terminologi pendamping desa.

Seperti yang disampaikan oleh FX. Wahono dalam presentasi diagram perjalanan 48th Bina Desa, “adanya perbedaan pendekatan antara Bina Desa dan Pemerintah pada zaman Orde Baru. Dimana kala itu pemerintah lebih banyak mengutamakan pembangunan fisik, sedang Bina Desa lebih kepada pembangunan melalui pendekatan manusia. Kerja-kerja yang dilaksanakan lebih banyak kampanye atau promosi untuk membuka mata semua pihak, termasuk pemerintah atas kebutuhan dasar untuk membangun pedesaan.”

Lebih lanjut disampaikan, lambat laun Bina Desa berjalan untuk melaksanakan pengorganisasian dari permasalahan akar rumput, seperti advokasi Reforma Agraria, penyadaran beralih dari pertanian organik ke Pertanian Alami, penyadaran kesetaraan gender dan inklusi sosial, dan lain-lain. Terlebih pada tahun 2014 lalu, UU Desa disahkan sehingga sifat pembangunan ala orde baru secara mantap ditinggalkan.

Menurut Muhammad Fachri Kementerian Desa terus berusaha melibatkan sumber daya insani pedesaan pada forum-forum Musyawarah tingkat desa agar terwujud pembangunan yang bersifat bottom to top (bawah ke atas. Red) dimana dalam UU No. 6 Tahun 2014 itu juga disebutkan desa dapat mengelola pendanaan secara mandiri. Meski pada praktiknya hingga hari ini, tidak luput dari cela.

Muhammad Fachri menambahkan bahwa saat ini sebagai salah satu upaya mendorong pembangunan desa Kemendesa PDTT bersama ASEAN Secretary, AsiaDHRRA, dan Bina Desa juga berkolaborasi dalam perencanaan masterplan SOMRDPE.

Kolaborasi serupa ini juga dapat dilakukan melalui program pendamping desa, dimana menurut Rusdi M. Nur, “Pendamping desa memiliki dua tugas utama, yakni peningkatkan Partisipasi dan Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Hingga hari ini tantangan terbesar adalah wilayah pendampingan yang luas (1 pendamping bisa mengampu 2 hingga 4 desa) sehingga pendampingan tidak bisa optimal dilakukan (kurang menyentuh masyarakat). Maka disinilah potensi organisasi masyarakat sipil seperti Bina Desa dapat mengambil peran dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.“

Rusdin M. Nur juga berharap Bina Desa dan pemerintah dapat berkolaborasi lebih banyak karena berada di perspektif yang hampir sama. Tidak seperti masa lalu dimana umumnya organisasi masyarakat sipil dan pemerintah berada di kutub yang berseberangan.

Senada dengan Rusdin, Lily Noviani Batara berpendapat, Bina Desa memiliki cita-cita luhur dimana Komunitas Swabina Pedesaan (KSP atau kelompok masyarakat pedesaan.red) yang juga datang dari kelompok minoritas dan marjinal, mampu menyuarakan kondisi yang tidak memihak kepada mereka.

“Tetapi tantangannya, apakah KSP ini terlibat dalam musrenbangdes dan mereka bisa menjadi pengambil keputusan di desa? Karena ketika KSP mampu berada dalam forum-forum ini, terutama perempuan, anak muda, petani dan nelayan kecil, dan masyarakat marjinal desa, pembangunan pemerintah akan merata dan tepat sasaran.”

Sementara proses-proses pengorganisasian di desa yang dilakukan oleh KSP atau pendamping desa, tanpa proses pengorganisasian yang solid maka yang akan mengambil ruang ini adalah elit desa dan apa yang tertuang dalam UU Desa tidak akan dapat terlaksana.

“Sejatinya, Desa adalah tempat dimana kita belajar, bukan hanya tentang alam tapi juga seluruh kehidupan (manusia dan alam). Perlu kita ingat bersama, desa adalah sumber kehidupan maka harus kita jaga.“ Ucap Lily.

Sebagai penutup, turut hadir dalam kesempatan tersebut salah satu seniman musik rock legendaris, Roy Jeconiah (Jecovox Band), yang menyediakan diri mendukung dan menyemangati peserta diskusi yang hadir baik secara offline maupun online. Selamat bertambah umur Bina Desa. Semoga Bina Desa tetap kosisten menjaga marwah perjuangan bersama insan pedesaan. Panjang umur perjuangan! [/RF]

ARTIKEL TERKAIT

HTNM Gelar Pendidikan Advokasi Bagi Petani

Inisiatif Komunitas Swabina Pedesaan Sallasae Dalam Menyelenggarakan Kemah Pemuda

Belajar dari Laos: Menjaga, Mengelola Kesuburan Tanah dan Mengelola Hama Secara Alternatif

FPAR: Pentingnya Dokumentasi Pengetahuan Bagi Perempuan Pejuang Kedaulatan Pangan

Belajar Bersama AsiaDHRRA: Memahami Agroekologi, Advokasi Kebijakan dan Keterlibatan Konstruktif

Perluas Komunitas, KSP Lungkong Berganti Nama Menjadi PIDATO