JAKARTA, BINADESA.ORG—Pemerintah Indonesia menyadari betapa persoalan perubahan iklim menjadi sorotan utama dalam pembangunan nasional dan internasional. Untuk itu melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berbagai kebijakan diarahkan untuk melakukan upaya adaptasi ataupun mitigasi. Persoalan perubahan iklim sudah menjadi nyata dan diakui sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Kelompok Kerja-1 yang diluncurkan pada bulan September 2013 terkait dengan penyusunan Assesment Report ke-5 (AR5), menyebutkan bahwa kenaikan suhu permukaan bumi di wilayah Asia Tenggara pada abad ini berkisar antara 0,4-1 dan diperkirakan akan terus meningkat antara 1,5-2 pada periode 30 tahun mendatang.
Perubahan suhu yang terjadi saat ini diyakini sebagai akibat terjadinya akumulasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Berbagai kegiatan manusia dalam pembangunan menyebabkan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer semakin bertambah, termasuk penggunaan bahan bakar fosil, proses penguraian sampah dan limbah, penggunaan pupuk kimia serta pembakaran jerami. Keberadaan GRK di atmosfer menyebabkan radiasi gelombang panjang sinar matahari terperangkap sehingga suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan perubahan iklim. Peningkatan GRK di atmosfer diperparah oleh berkurangnya luas hutan atau deforestasi yang mempunyai kemampuan untuk menyerap CO2.
Kenaikan suhu bumi meningkatkan ancaman terhadap risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, keragaman hayati, kenaikan muka air laut serta kesehatan manusia. Perubahan iklim merupakan sebuah realitas yang telah dirasakan secara luas di berbagai belahan dunia, sehingga diperlukan aksi nyata untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta upaya pengurangan emisi GRK sebagai komponen yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan. Demikian disampaikan dalam latar belakang program kampung iklim dari KLHK.
Petani Mendinginkan Bumi
Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dkembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK. Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu.
Pada awal Agustus 2017 Desa Salassae, Bulukumba Sulawesi Selatan menerima penghargaan Proklim bersama dengan 30 desa lainnya, dari 477 calon lokasi seluruh Indonesia yang diusulkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Di Propinsi Sulawesi Selatan sendiri ada 4 lokasi, yang menerima penghargaan tesebut yakni di Kabupaten Toraja, Bone, Enrekang dan Bulukumba. Sebelumnya tahun 2016 Kabupaten Bulukumba juga menerima penghargaan yang sama dan diterima oleh Kelompok Mamminasa Baji Dusun Parukku Desa Bululohe Kecamatan Rilau Ale.
Pada kesempatan menyerahan penghargaan dari Menteri KLHK Siti Nurbaya yang diterima oleh Desa Salassae diwakili oleh Armin Salassa dari Komunitas Swabina Pedesaan Salasae (KSPS). Menurut Armin Salassa, pihaknya dapat meraih penghargaan tersebut karena sebagian besar petani mempraktekan pertanian alami yang ikut serta mendinginkan bumi dan menjaga lingkungan secara berkelanjutan.
Armin mengatakan, “Semoga ini menjadikan makin eratnya kerjasama antar warga desa Salassae, Petani dan Pemerintah Desa untuk berperan menjaga bumi. Hal ini juga harusnya di integrasikan dengan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya”.
Menurut Muh. Ardi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, membeberkan bahwa penilaian untuk perolehan Program Kampung Iklim (Proklim) ini ada tiga unsur yakni adaptasi lingkungan, mitigasi atau pencegahan terhadap kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan serta integrasi kelembagaan kelompok dengan kelompok lainnya. (bd018)