Jaringan ILEP-PLD NTT, Sumatera, dan Sulawesi menyelenggarakan Bincang Online dengan tema “Urgensi Kebijakan Lokal untuk Pertanian Berkelanjutan” pada Kamis, 28 Maret 2024. Diskusi ini menghadirkan perwakilan jaringan pertanian dari seluruh Indonesia, termasuk Serikat Petani Pasundan (SPP), untuk membahas pentingnya kebijakan lokal yang kuat dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pertanian berkelanjutan.
Pentingnya Regulasi Lokal untuk Pertanian Berkelanjutan
Pembicara utama, Azam, menekankan bahwa kebijakan lokal yang mendukung pertanian alami atau organik sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan petani. Ia menyebutkan, “Selama puluhan tahun, praktik pertanian konvensional yang menggunakan bahan kimia secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan pada kesuburan tanah dan kualitas lingkungan.” Menurutnya, kebijakan yang memperkuat dukungan terhadap pertanian alami akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan.
Kendala Sertifikasi dan Perencanaan Jangka Panjang
Salah satu poin penting yang dibahas adalah tantangan sertifikasi bagi petani organik. Teh Erni dari Jawa Barat mengungkapkan bahwa petani organik seringkali tidak memiliki sertifikat resmi karena prosesnya yang mahal dan berbelit. “Kami sudah puluhan tahun menerapkan praktik alami, tetapi tidak pernah mengurus sertifikatnya karena prosedurnya rumit dan biayanya tinggi,” katanya. Azam menyarankan penerapan sertifikasi berbasis komunitas sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip kebersamaan dalam komunitas petani.
Peran Penyuluh dan Pemerintah Desa dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan
Diskusi juga menyoroti peran penting penyuluh pertanian dalam mengarahkan para petani menuju pertanian berkelanjutan. Namun, salah satu peserta, Nur dari Sumatera, menyatakan bahwa penyuluh seringkali masih mempromosikan pupuk kimia, yang bertentangan dengan upaya pertanian alami yang sedang dikembangkan oleh kelompok wanita tani di desanya. Azam menggarisbawahi bahwa peran penyuluh organik swadaya bisa dioptimalkan untuk mengatasi kekurangan kapasitas penyuluh di lapangan, yang kerap kali kurang memahami praktik pertanian alami.
Harapan ke Depan: Kebijakan yang Pro-Petani dan Pro-Lingkungan
Dalam penutup diskusi, para peserta sepakat untuk terus mengadvokasi kebijakan daerah yang lebih ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan petani kecil. Kebijakan lokal diharapkan dapat mengalokasikan anggaran desa minimal 20% untuk mendukung program pertanian alami. “Inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi petani tetapi juga menjaga ekosistem pedesaan secara menyeluruh,” ungkap Agus. (DR)
Simak Bincang PLD: Urgensi Kebijakan Lokal untuk Pertanian Berkelanjutan