Potret Praktik Demokratisasi Desa

Saipudin, Kepala Desa Mulyosari menjadi narasumber dalam Diskusi Publik 29 Maret lalu di Jakarta (Foto : Affan Firmansyah/Bina Desa)

JAKARTA, BINADESA.ORG – Dalam diskusi publik mendengar suara dari bawah “Potret Praktik Demokratisasi Desa” di Jakarta pada 29 Maret lalu hadir narasumber dari Lampung, ialah Saipudin, Kepala Desa Mulyosari, Pesawaran.

Saipudin menyayangkan masyarakatnya yang masih pasif dalam membangun desa. Desa Mulyosari baru didirikan pada 19 November 2012, pemekaran dari Desa Gunung Rejo, Provinsi Lampung.

Ia pun mengatakan dalam pembangunan desa gagasan secara terbuka telah diserahkan pada masyakarat dari tingkat dusun. Masyarakat diminta untuk berperan aktif dalam membagun desa, namun masyarakat masih enggan untuk bermusyawarah.

Sebelum adanya dana desa, Kades datang ke dusun hanya bicara masalah pembangunan dan tidak pernah terealisasi. Masyarakat memandang kedatangan Kades ditengah masyarakat membicarakan masalah hanya sebagai ucapan tanpa gerakan.

“Kini kami datangi satu per satu di dusun, kami buka diskusi dengan masyarakat. Kami menggali mengutarakan masalah dan menjelaskan keinginan bapak ibu-ibu, juga anak remaja. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pemerintah desa membuat sebuah laporan secara online yang dapat dilihat di internet. Semua informasi terkait desa sampai dana desa dapat diakses melalui facebook,” ungkap Saipudin.

Salah satu kegiatan di Desa Mulyosari dalam penggalian gagasan terkait BUMDes Mulya Jaya (Foto: Arsip Desa Mulyosari)

Pemerintah meminta dan menampung semua gagasan dari masyarakat untuk membangun desa. Namun, untuk menyetujui sebuah gagasan yang diberikan masyarakat harus melakukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

“Kami tidak akan mencairkan anggaran kalau kelompok tidak ada RAB. Karena kades sebagai Pertanggungjawaban Anggaran (PA). kemudian BPD akan menyetujui anggaran yang diturunkan jika itu untuk kebaikan bersama dan memenuhi syarat admintistratif,” tambah Saipudin.

Ia menambahkan pemerintah melalui partisipasi masyarakat kini telah mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia sebagai usaha milik desa. Lalu BUMDES memilih usaha air minum dalam kemasan sebagai unit usaha yang kami beri nama Tirta Jaya.

Pemerintah desa mendorong bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam menggali gagasan. “Tantangan yang masih dihadapi ialah bagaimana masyarakat dapat menganggap pemerintah desa tidak hanya sekedar bicara saja, tetapi bergerak bersama dengan masyarakat,” pungkas Kepada Desa Mulyosari.***

ARTIKEL TERKAIT

Deklarasi Rembug Rakyat Laut: Rakyat Berdaulat Menjaga Laut Bersama

Our Ocean Conference: Menyelamatkan Laut Dengan Menjual ?

Bank Dunia, Tinggalkan Desa Kami!

Komunike Musyawarah : “Dunia-Warga Yang Melampaui Kuasa Bank” (World Beyond Banks)

Dunia Tanpa IMF-Bank Dunia: Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial

Panen Raya Padi Alami