Jaga Ibu Bumi Lestari Tanpa Korupsi

Koalisi Masyarakat SIpil Alam Lestari di Bundaran HI dalam memperingati Hari Bumi Internasional 22 April 2018 (Foto : Dokumentasi Koalisi)

JAKARTA,BINADESA.ORG – Dalam rangka memperingati Hari Bumi Internasional pada 22 April 2018, Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mengadakan aksi teatrikal dengan tema “Jaga Ibu Bumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik”. Aksi yang berlangsung di Bundaran HI ini menyerukan penolakan terhadap politisasi dan korupsi sumber daya alam, serta mendesak seluruh calon kepala daerah tidak menjadikan alam sebagai komoditas politik dalam Pilkada 2018.

Juru bicara koalisi Siti Juliantari menjelaskan di Indonesia terdapat segelintir elit tidak bertanggung jawab yang menjadikan alam sebagai komoditas. “Paktik menempatkan alam sebagai komoditas telah menempatkan masa depan ratusan juta orang Indonesia dalam situasi terancam,” tuturnya.

Menurutnya, komodifikasi alam melahirkan kontestasi perebutan kuasa yang masih mewarnai proses politik elektoral. Pemilu di Indonesia masih merupakan ajang obral lisensi pengrusakan alam, bukan kontestasi demokrasi sesungguhnya yang untuk kemasalahan orang banyak.

Penggunaan jargon pun diartikan sebagai perumpaan di mana plastik yang kita gunakan dalam hitungan menit akan berdampak panjang pada lingkungan. Hal ini serupa dengan proses pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan secara serentak di 171 wilayah di Indonesia, pada Juni mendatang.

“Di bilik suara kita akan memilih pemimpin dalam hitungan menit, yang nantinya akan berpengaruh pada kebijakan lingkungan termasuk sumber daya alam yang mana akan berdampak pada bumi secara keseluruhan,” ujar Siti Juliantari.

Ia menekankan penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa bumi dan seluruh isinya bukan komoditas, juga bukan lahan basah untuk dikorupsi. Proses pilkada dari tahapan kampanye hingga menjabat sebagai kepala daerah haruslah terbebas dari sampah politik. “Hari bumi alam masih dikorupsi. Kita menyerukan untuk memilih kepala daerah yang cinta alam dan terlebih tidak membuat yang lemah atau miskin dalam posisi sulit,” ucapnya.

Aksi teatrikal dalam memperingati Hari Bumi (foto : Maman/KRuHA)

Koalisi menilai, setidaknya ada tiga permasalahan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertama, masih terdapat sejumlah kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan rakyat atau bahkan kebijakan lingkungan. Kedua, masih tingginya angka kriminialisasi berupa ancaman dan intimidasi terhadap para pejuang lingkungan dan agraria. Ketiga, akibat dari korupsi sumber daya alam yang sangat mengerikan.

Peraturan Menteri ESDM 11/2018 adalah salah satu contoh kebijakan yang yang berdampak buruk pada kelestarian lingkungan, malah cenderung merugikan. “Alih-alih menyederhanakan izin usaha pertambangan, Permen ini malah memperkecil keterlibatan publik untuk terlibat dalam mengawasi penetepan wilayah izin usaha pertambangan,” Kata Nisrina, KONTRAS yang bergabung dalam koalisi.

Dalam press releasenya, Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mengajukan 6 tuntutan untuk menjaga bumi :

  1. Seluruh pihak yang terlibat sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak untuk tidak menjadikan alam sebagai komoditas politik dalam Pilkada serentak 2018
  2. Pemerintah, baik pusat dan daerah menghentikan kebijakan yang berbau lingkungan, tetapi sebenarnya tidak pro lingkungan. Kebijakan ini dalam praktiknya merampas ruang hidup rakyat.
  3. Pemerintah, baik pusat dan daerah menghentikan kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan rakyat, seperti Reklamasi pantai, izin konsesi pertambangan dan perkebunan besar, swastanisasi sektor publik yang penting (air, pangan, kesehatan, Pendidikan) dan berbagai kebijakan lainnya.
  4. Pemerintah harus menjalankan keputusan pengadilan terhadap kasus – kasus gugatan masyarakat atas pengelolaan SDA dan Agraria
  5. Meminta kepada seluruh pihak untuk menghentikan upaya kriminalisasi atau ancaman terhadap pejuang lingkungan dan agraria.
  6. Audit segera kerugian negara akibat kebijakan dan proyek yang merusak alam.

 

Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari
ICW, KONTRAS, KIARA, KRUHA, JATAM, PWYP INDONESIA, ICEL, KPA, AURIGA, TII, PATTIRO, FWI, BINA DESA, YOUTH PROACTIVE, KNTI.

ARTIKEL TERKAIT

Perempuan Merubah Pandangan Patriarki

Refleksi Persaudaraan Perempuan Pedesaan Sulawesi Selatan

Stop dan Lawan Golden Rice

Belajar Bersama dengan Petani Kakao

Tentang Pendaftaran Tanah

Peran Masyarakat Kasepuhan dalam Demokratisasi Desa